Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyambut ajakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang meminta agar BRIN melakukan riset untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan adanya riset dari BRIN, Kementerian PKP dapat membuat skala prioritas dan menentukan arah bantuan sosial.
Kepala BRIN Prof. Arif Satria menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebutuhan riset Kementerian PKP. Sebab, BRIN memang didesain untuk menjadi pusat pemikiran atau think tank pemerintah, yang bisa memberikan dasar ilmiah untuk kebijakan pemerintah.
“Ini yang kita harapkan bisa bersinergi dengan kementerian untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Kementerian PKP adalah kementerian pertama yang ‘order’ (meminta dukungan) ke BRIN. Jadi ini bentuk penghargaan kementerian kepada BRIN,” kata Arif usai pertemuan di Kementerian PKP, Kamis (27/11/2025).
Dalam program bantuan perumahan ini, ia menyebut, BRIN juga akan bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki data sekunder yang dapat diandalkan.
“Kita kan menggunakan data BPS sebagai dasar. Kemudian kita akan melakukan modelling, analisis kuantitatif dengan data dasar tersebut. Di samping kita tentu akan melakukan riset yang sifatnya empiris di lapangan,” jelasnya.
Arif menegaskan, riset yang dilakukan oleh BRIN ditargetkan dapat memberikan dampak pada masyarakat. Dengan adanya riset dari BRIN, menurut Arif kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa berbasis bukti, data, dan ilmu pengetahuan.
“Dan kalau itu terjadi, maka public policy akan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dan kalau memiliki akuntabilitas yang tinggi, ya insyaAllah efektif. Kalau efektif berarti kan akan bisa menyasar rakyat-rakyat,” ucapnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, kebijakan perumahan ke depan harus sepenuhnya berbasis data dan riset ilmiah. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada kolaborasi strategis antara BRIN dan BPS agar tidak terjadi tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan.
Ia pun menyoroti berbagai masalah strategis dalam program BSPS yang melonjak dari 45 ribu unit di 2025 menjadi 400 ribu unit di 2026. Menteri Ara berharap kolaborasi Kementerian PKP dan BRIN dapat mewujudkan kebijakan perumahan yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat.
“Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegasnya.
